JDIH ASK adalah fitur yang memfasilitasi diskusi dan konsultasi dengan bagian hukum. Ini berfungsi sebagai platform untuk berinteraksi, bertukar informasi, dan mendiskusikan berbagai isu hukum yang relevan bagi organisasi atau entitas yang menggunakan sistem ini.
Malang (13/06) – Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis bagi Pengelola JDIH Kabupaten/Kota di Wilayah II dan Wilayah III Tahun 2023.
Pada bimtek kali ini, Biro Hukum fokus kepada pelatihan pembuatan Abstrak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Diharapkan dengan adanya diadakannya Bimtek ini dapat menambah wawasan pengelola JDIH. Pada acara Bimbingan Teknis kemarin dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Provinsi yaitu Syafaat Djauhari, BPHN yang di wakili oleh Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama, S.Kom. dan Pustakawan Ahli Pertama Robby Ferdiyan S.I.P.
Sesi awal dilaksanakannya Bimbingan Teknis membahas materi mengenai Monitoring dan Evaluasi JDIH yang disampaikan oleh Diden Priya Utama beliau menjelaskan beberapa capaian dan kriteria dari muatan lokal penilaian dari JDIH itu sendiri, lalu beliau juga memberikan beberapa solusi dari beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pengelola JDIH ketika mengelola website maupun dalam proses sinkronisasi dan updating data.
Sesi kedua materi Bimbingan Teknis disampaikan langsung oleh Robby Ferdiyan yang menjelaskan tata cara pembuatan abstrak didalam Produk Hukum Daerah yang diunggah dalam JDIH. Pembuatan abstraksi merupakan kunci penting dalam pencarian suatu Perundang-undangan karena memuat kata kunci yang dibahas dalam suatu aturan. dengan begitu adanya abstrak juga membantu dan mempermudah untuk menemukan Produk Hukum yang akan kita cari.
Kami menyadari Maju mundurnya JDIH di Wilayah Jawa Timur, selain karena dukungan pimpinan juga karena kualitas SDM pengelola JDIH. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari pusat JDIHN BPHN oleh karena itu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan akan menindak lanjuti kegiatan ini dengan terus melakukan penggembangan pada website dan monitoring disitiap tribulan agar data dan tampilan pada laman kami akan selalu menarik dan terus berbenah. (Admin Jdih Paskot)
