Renstra

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Nasioanl tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu dalam 20 tahun kedepan sangat penting dan mendesak bagi Bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah melalui rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) yang pelaksanaannya terbagi dalam tahap perencanaan pembangunan lima tahunan atau biasa disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan.

Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dengan demikian Tujuan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Bagian Hukum merupakan perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, sehingga Bagian Hukum juga dipengaruhi berbagai hal. Pada kondisi baik internal ataupun eksternal dari Bagian Hukum yang dilihat, dirasakan dan yang dialami menjadi sebuah pemikiran yang akhirnya menjadi isu aktual tetapi sekaligus menjadi isu-isu penting.

1   Tujuan.

  1. Meningkatkan Kinerja Bagian Hukum dengan meningkatkan kualitas SDM, prasarana dan sarana, Kebijakan dan Manajemen.
  2. Meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparant dan akuntabel.
  3. Meningkatkan citra Pemerintah Kota Pasuruan dimata masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan mendorong partisipasi aktif semua pihak.
  4. Meningkatkan pelayanan dan pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.
  5. Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

2   Sasaran.

  1. Terwujudnya produk hukum daerah yang mampu mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat.
  2. Terwudunya pemahaman produk hukum melalui kegiatan sosialisasi ke pihak aparatur dan kelompok masyarakat.
  3. Terciptanya basis data dan pusat informasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya di wilayah Kota Pasuruan
  4. Terselenggaranya proses pendampingan masalah hukum yang berkaitan Pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

 

Program dan Kegiatan.

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

  1. mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
  2. mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  3. meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
  4. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.