Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli :

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengkajian kebijakan daerah bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum. (pasal 7)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Hukum mempunyai fungsi : (pasal 8)

  1. penyusunan program dan kegiatan Bagian Hukum;
  2. pengoordinasian penyusunan kebijakan tentang peraturan perundang-undangan;
  3. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi, informasi, dan pengkajian produk hukum daerah;
  4. pelaksanaan pembinaan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
  5. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi, informasi, dan pengkajian produk hukum daerah;
  6. pengoordinasian dan pelaksanaan konsultasi dengan aparat penegak hukum dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan penyusunan laporan kinerja Bagian Hukum