JDIH ASK adalah fitur yang memfasilitasi diskusi dan konsultasi dengan bagian hukum. Ini berfungsi sebagai platform untuk berinteraksi, bertukar informasi, dan mendiskusikan berbagai isu hukum yang relevan bagi organisasi atau entitas yang menggunakan sistem ini.
20 Februari 2024 - Bagian Hukum Kota Pasuruan aktif mengambil bagian dalam kegiatan validasi dokumen hukum yang diselenggarakan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas data dokumen hukum yang terintegrasi pada portal JDIHN.GO.ID.
Kepala Pusat JDIHN dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Nofli, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan basis data dokumen hukum nasional masih menghadapi beberapa permasalahan terkait kualitas data dokumen hukum yang terintegrasi pada portal tersebut. "Permasalahan terkait data dokumen hukum ini menyebabkan tidak seragamnya pengolahan dokumen hukum pada portal JDIHN.GO.ID," ujar Nofli pada acara yang digelar di Aston Kartika Grogol, Jakarta.
Partisipasi aktif Bagian Hukum Kota Pasuruan dalam kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung upaya pembenahan dan peningkatan kualitas data dokumen hukum secara nasional. Dengan melibatkan berbagai pihak dari berbagai daerah, diharapkan bahwa pembenahan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta mendukung sistem hukum yang lebih efektif dan efisien.
Acara validasi dokumen hukum ini juga menjadi forum bagi para peserta untuk berbagi pengalaman, menyampaikan tantangan, dan mencari solusi bersama terkait pengelolaan dan kualitas data dokumen hukum. Melalui kolaborasi dan sinergi antarinstansi dan pihak terkait, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data dokumen hukum dan memperkuat integritas sistem informasi hukum nasional.
Bagian Hukum Kota Pasuruan berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya pembenahan dalam pengelolaan dokumen hukum nasional, sejalan dengan visi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
-Admin JDIH
