JDIH ASK adalah fitur yang memfasilitasi diskusi dan konsultasi dengan bagian hukum. Ini berfungsi sebagai platform untuk berinteraksi, bertukar informasi, dan mendiskusikan berbagai isu hukum yang relevan bagi organisasi atau entitas yang menggunakan sistem ini.
Pasuruan – Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Bagian Hukum Kota Pasuruan menggelar rapat konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi atas berbagai tantangan dalam dokumentasi serta penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.
Rapat yang dihadiri oleh tim bagian hukum dan perwakilan dari biro hukum ini membahas berbagai aspek strategis, termasuk optimalisasi layanan JDIH, sinkronisasi data hukum, serta peningkatan aksesibilitas dokumen peraturan daerah dan peraturan wali kota.
Dalam diskusi yang berlangsung, peserta aktif memberikan masukan terkait pengelolaan dokumen hukum secara digital, kemudahan akses bagi masyarakat, serta pengembangan inovasi dalam layanan informasi hukum.
Seusai rapat, tim melanjutkan kunjungan ke perpustakaan bagian hukum biro untuk melihat fasilitas dan koleksi referensi hukum yang tersedia. Perpustakaan ini memiliki berbagai koleksi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, serta dokumen lain yang mendukung tugas dan fungsi bagian hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, tim juga berdiskusi mengenai pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat informasi hukum yang lebih modern dan interaktif, agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh pengguna, baik secara langsung maupun melalui sistem digital.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan JDIH dapat semakin efektif, serta perpustakaan bagian hukum dapat berperan lebih optimal dalam menyediakan informasi hukum yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.
