Kegiatan
Koordinasi dan Konsultasi JDIH pada Kanwil Kemenkumham Jatim
Hasil Koordinasi dan Konsultasi JDIH pada Kanwil Kemenkumham Jatim tentang JDIH
Tanggal: 20 Maret 2024 dengan Agenda:
- Evaluasi kinerja JDIH Kota Pasuruan bersama Kanwil Kemenkumham Jatim.
- Pembahasan kendala dan solusi dalam pelaksanaan tugas JDIH.
- Penyusunan rencana tindak lanjut untuk peningkatan efektivitas JDIH
-
Evaluasi Kinerja JDIH Kota Pasuruan :
- Dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja JDIH Kota Pasuruan sejak periode sebelumnya.
- Dibahas pencapaian target dalam penyediaan informasi hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Disimak laporan mengenai jumlah permintaan informasi hukum yang berhasil dipenuhi, serta analisis kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.
-
Pembahasan Kendala dan Solusi:
- Terdapat kendala-kendala teknis dalam manajemen data dan informasi hukum yang perlu diperhatikan, termasuk masalah aksesibilitas dan keamanan data.
- Dibahas pula mengenai peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional, untuk memastikan kelancaran aliran informasi.
- Solusi-solusi teknis dan kelembagaan diusulkan untuk meningkatkan kinerja JDIH, termasuk peningkatan pelatihan bagi staf dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.
-
Rencana Tindak Lanjut:
- Disepakati untuk melakukan penyempurnaan terhadap prosedur-prosedur operasional standar (SOP) dalam pelaksanaan tugas JDIH.
- Direncanakan pula pelatihan lanjutan bagi staf JDIH untuk meningkatkan kompetensi dalam manajemen informasi dan hukum.
- Akan dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana tindak lanjut yang disepakati.
Kesimpulan: Pertemuan koordinasi dan konsultasi JDIH pada Kanwil Kemenkumham Jatim tanggal 20 Maret 2024 telah menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penyediaan informasi hukum di tingkat regional. Melalui kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak terkait, diharapkan kinerja JDIH dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.